(ask) tindakan direksi

Mau nanya dong para agan lawyers..

Misalnya direksi berminat untuk melakukan suatu tindakan..contohnya konversi utang..yang mana berdasarkan anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan komisaris..direksi tidak mendapatkan persetujuan komisaris, tapi direksi mendapatkan suara bulat dari RUPS..dan tindakan direksi ini dilakukan dengan tujuan untuk profit perusahaan.

Pertanyaannya..apakah tindakan direksi ini tetap sah secara hukum?
Thx

Organ tertinggi dlm PT apa? RUPS kan? Menurut gw sih sah sah aja. Bikin aja RUPS yang isinya mengenyampingkan pasal dalam AD yg berisi ketentuan Direksi wajib minta persetujuan komisaris itu. Dan RUPS itu harus mutusin utk menyetujui dan mengesahkan tindakan konversi utang tersebut.

dits13 wrote:

Mau nanya dong para agan lawyers..

Misalnya direksi berminat untuk melakukan suatu tindakan..contohnya konversi utang..yang mana berdasarkan anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan komisaris..direksi tidak mendapatkan persetujuan komisaris, tapi direksi mendapatkan suara bulat dari RUPS..dan tindakan direksi ini dilakukan dengan tujuan untuk profit perusahaan.

Pertanyaannya..apakah tindakan direksi ini tetap sah secara hukum?
Thx

mendingan bikin aja commissioners' approvalnya bos, ketimbang suatu hari nanti ada pihak yg bilang kalo konversi utang itu ga sah karena ga ada commissioners' approval

Secara hukum tindakan direksi tetap sah, berdasarkan Pasal 117 ayat (2) UUPT sepanjang pihak lainnya beritikad baik. Untuk memitigasi resiko hukum, maka lebih baik didapatkan persetujuan tertulis atau nanti apabila ada default dan kerugian timbul menjadi tanggung jawab dari masing-masing direksi.

Kalo gw jual sebagian besar aset perusahaan tanpa corporate approval yg di dibutuhkan, terus gw bilang ini gw lakukan dengan itikad baik supaya utangnya perusahaan berkurang.

Transaksi itu sah?


Yakin lu?

nyimak gan

dits13 wrote:

Mau nanya dong para agan lawyers..

Misalnya direksi berminat untuk melakukan suatu tindakan..contohnya konversi utang..yang mana berdasarkan anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan komisaris..direksi tidak mendapatkan persetujuan komisaris, tapi direksi mendapatkan suara bulat dari RUPS..dan tindakan direksi ini dilakukan dengan tujuan untuk profit perusahaan.

Pertanyaannya..apakah tindakan direksi ini tetap sah secara hukum?
Thx

ubah dulu aja anggaran dasarnya.. toh semua pemegang saham setuju

Kalo menurut saya perjanjian yang dilakukan tetap sah dan mengikat perseroan tersebut sepanjang pihak ketiga dalam transaksi/perjanjian tersebut memiliki itikad baik.