Room Tanya Jawab Hukum Bisnis...

baillian wrote:

indianicrasta wrote:

Tanya..
Bisa gk sih perusahaan induk mengatur atau mengintervensi kontraknya perusahaan anak?

misalnya, PT. A adalah perusahaan induk, sementara PT. B adalah anak perusahaannya. PT. B menjalin kontrak jual beli dengan PT. X. Barang tersebut adalah untuk PT. A, tapi PT. A dalam kontrak tidak disebutkan. Setelah barang pertama sampai, PT. A melihat bahwa barang tersebut tidak sesuai yang diinginkan. Nah, PT. A ini mau terminasi kontrak PT. B dengan PT. X,

nah, alasan apa ya yang dapat diambil PT. A untuk terminasi? atau hanya PT. B yang bisa mutusin kontrak?

then, misalnya dalam klausul kontrak spesifikasi barang berat 30kg, lalu datang barang dengan berat 20kg. kira-kira PT. X itu default gk ya?

post kedua nanya-nanya..

ini jalur buat bagi2 duit yah, ribet amat pake libatin PT X yang ga bisa diatur.

harusnya PT A dan X punya agreement sendiri khan, sikat aja disitu.

PT A x PT X untuk menyuplai brg tertentu, karena dpt proyek itu PT X cari supplier jadi PT X x PT B. shg ada 2 kontrak yang berdiri sendiri.

entah bagaimna brg dari PT B telah diterima dengan baik oleh PT X, tapi pas PT X kirim ke PT A, tidak sesuai spec, yah PT A minta terminasi ke PT X.

tersisa masalah PT B dan PT X, PT B bilang waktu itu lo pesennya kayak gitu ud gw supplai dan lo (PT X) periksa dan setujui, masalah ga diterima ama PT A bukan urusan gw.

sebenarnya PT B dan PT X bisa dianggap sebagai persekutuan perdata, jadi tanggung jawab ke PT A adalah tanggung jawab renteng, tinggal masalah tanggung jawab internal antara PT B dan PT X aja...

indianicrasta wrote:

@bailian
kok bisa 2 kontrak ya yang timbul? maksudnya perusahaan induk dengan perusahaan anak ada kontrak sendiri mengenai penyediaan barang dan jasa?

PT A itu bikin anak perusahaan yaitu PT B, gw lom baca AD-nya sih itu PT B didiriin buat paan. tapi kasus yg gw liat, itu PT. B beli barang di PT. X, trs barang tersebut buat suply si PT. A, tapi tidak sesuai.

gw dah bilang gak bisa PT. A terminasi itu kontrak antara PT. B dengan PT. X. tapi PT. A tetep ngotot untuk cari jalan bagaimana mutusin itu kontrak
entah apa perasaan gw, PT. A itu keknya nemu harga barang lebih murah dah..hahahaha

@om deep
tapi nunjuk PT. B itu sampai harus bikin anak perusahaan? bukannya lebih enak klo nunjuk perusahaan diluar afiliasi ya?

[u]

hohoho, sorry bgt @indian @deep, salah baca gw ternyata si PT B (anak) yg nyuplai ke PT A (induk),,, pantes ga nyambung,,

biji_menggumpal wrote:

kawan-kawan mau tanya nih

bedanya avalis sama personal guarantee apa ya?
kok avalis bisa diangap sebagai surat berharga?

makasih

mengenai Aval liat ketentuannya di KUHD.. Avalis ialah surat pengakuan utang dari si berutang/ Debitur ke berpiutang/Kreditur...mangkanya dia dianggap surat berharga karena Debitur mengakui secara sah jumlah nominal utangnya...

mengenai personal gurantee liat ketentuan pasal 1820 - dst BW.....

Intinya borghtogh/personal gurantee adalah perjanjian penanggungan antara Kreditur dengan pihak ketiga yg menjaminkan dirinya secara pribadi atas utang Debitur.....

Perjanjian penjaminan Personal gurantee harus dibuat secara tegas di luar perjanjian utang-piutang antara Kreditur dan Debitur...

CMIWW

kodokgosong wrote:

eh nanya donk,
guarantor atau penjamin perlu nggak di mintai persetujuan atau diberitahu kalo ada amendmen perjanjian? jadi para pihak setuju untuk nurunin nominal utangnya. tapi mereka amendmen ini tanpa persetujuan dari guarantornya. pertanyaanya? apakah penjaminnya punya legal cause utk keluar dr perjanjiannya?

Perlu, karena perjanjian penjaminan (boroghtoht) merupakan perjanjian yg dibuat di luar perjanjian pokok (utang-piutang), dan harus dinyatakan dengan tegas nilai penjaminannya termasuk jangka waktu dari penjaminan yg terkait erat dengan perjanjian pokok (dengan kata lain tidak ada perjanjian penjaminan tanpa adanya perjanjian pokok)

hal ini juga terkait erat dengan hak2 istimewa dari penjamin, yg dapat dilepaskan ataupun tidak oleh si penjamin itu sendiri....

Apabila terdapat amandemen dari perjanjian pokok tanpa persetujuan dari penjamin maka demi hukum perjanjian penjaminan batal, karena dengan adanya amandemen perjanjian pokok, perjanjian penjaminan perlu diadakan perubahan,,,
CMIW

setelah gw baca artikelnya prop bismar nasution..
disitu ada menjelaskan tentang business judgment..

klo dihubungkan dengan manipulasi pasar, sebenernya direksi dari perusahaan yang melakukan manipulasi bisa gak ya pake prinsip itu buat bela diri, kalau dia melakukan/mengambil decision itu untuk keuntungan perseroan...

tapi karena melanggar, jadi menyebabkan itu perusahaan rugi? hmm semoga gk bingung..

[quote="amrozi"]

kodokgosong wrote:

Apabila terdapat amandemen dari perjanjian pokok tanpa persetujuan dari penjamin maka demi hukum perjanjian penjaminan batal, karena dengan adanya amandemen perjanjian pokok, perjanjian penjaminan perlu diadakan perubahan,,,
CMIW

dari kata-kata lo sendiri, ga batal donk om jadinya perjanjian penjaminannya, khan lo bilang cuma perlu diadakan perubahan,,,

CMIIMW, kalo baca aturannya aja sih bisa di"tafsirin" si penjamin tidak berkewajiban menjamin lebih dari apa yg diperjanjikan di perjanjian pokoknya, jadi walaupun di perjanjian penjaminan nilai 100 ternyata di perjanjian pokok baru jadi 50, si penjamin hanya wajib menjamin sd 50..

kodokgosong wrote:

eh nanya donk,
guarantor atau penjamin perlu nggak di mintai persetujuan atau diberitahu kalo ada amendmen perjanjian? jadi para pihak setuju untuk nurunin nominal utangnya. tapi mereka amendmen ini tanpa persetujuan dari guarantornya. pertanyaanya? apakah penjaminnya punya legal cause utk keluar dr perjanjiannya?

kalo menurut gue ga perlu, karena pada prinsipnya kan perjanjian penanggungan in casu jaminan perseorangan (borgtocht) merupakan accesoir dari perjanjian, jadi dengan adanya amandemen perjanjian, maka selama di perjanjian penanggungannya diatur bahwa si penjamin (borg) akan menanggung (misalnya) seluruh utang dari debitur kepada kreditur, maka perubahan perjanjian tidak memerlukan consent si penjamin, tapi tetap patut (gue ga tau dasar hukumnya, kyknya kepatutan dan kepantasan) untuk diberitahukan. Kecuali, kalau si di jumlah utang yang dijamin si borg, didefinisikan secara rinci utang-utang apa saja dan berapa jumlahnya yang akan dijamin. Dan arguendo dirinci sekalipun, kita harus melihat lagi pada perjanjian awalnya/underlying agreementnya (biasanya si borg ikut ttd karena memuat klausul penjaminan) apakah ada kewajiban dari si borg utk menanggung utang kreditur? kalau ada, maka si borg ga bisa berdalih lagi utk keluar dari perjanjian

@Bailian and Shitty : Thx for the input. appreciate it.

indianicrasta wrote:

setelah gw baca artikelnya prop bismar nasution..
disitu ada menjelaskan tentang business judgment..

klo dihubungkan dengan manipulasi pasar, sebenernya direksi dari perusahaan yang melakukan manipulasi bisa gak ya pake prinsip itu buat bela diri, kalau dia melakukan/mengambil decision itu untuk keuntungan perseroan...

tapi karena melanggar, jadi menyebabkan itu perusahaan rugi? hmm semoga gk bingung..

Business Judgment Rule (BJR) itu kan nenek moyangnya dari negara common law dan di kembangin di US supaya perusahaan bisa lebih agresif. Parameternya kapan bisa dibilang BJR itu kicks in musti ngeliat decision2 disana. Ada kok paramaternya, i.e, direktur udah disclose di RUPS dan org lain di posisi dia juga bakal ngelakuin yg sama, dll.

Di Indo sendiri, BJR "diselundupkan" di UUPT yg baru. Karena di selundupkan, ketentuannya dan paramaternya jadi nggak jelas. intinya kalo ada itikad baik dan tidak lalai atau salah, maka dilindungi oleh BJR. Pertanyaanya tentunya apakah yg dia lakuin itu bisa dikategoriin ke situ nggak? ini yg gw bingung. dulu si beo pernah ngomong dilihat dr kebiasaan di Indo. problemnya menurut gw, di Indo, business practicenya masih belum mature. hanya sektor2 tertentu kayak telco n banking yg jelas parameter business practicenya.

In any event, mandatory law ngalahin prinsip BJR. BJR itu konteksnya lebih ke perusahaan yg rugi dan mau nuntut direksinya. direksi bisa bela diri pake BJR. Tapi kalo utk mandatory law, apalagi yg ada hukuman pidananya, BJR nggak bisa dipake utk bela diri.

CMIIW

[quote="baillian"]

amrozi wrote:

kodokgosong wrote:

Apabila terdapat amandemen dari perjanjian pokok tanpa persetujuan dari penjamin maka demi hukum perjanjian penjaminan batal, karena dengan adanya amandemen perjanjian pokok, perjanjian penjaminan perlu diadakan perubahan,,,
CMIW

dari kata-kata lo sendiri, ga batal donk om jadinya perjanjian penjaminannya, khan lo bilang cuma perlu diadakan perubahan,,,

CMIIMW, kalo baca aturannya aja sih bisa di"tafsirin" si penjamin tidak berkewajiban menjamin lebih dari apa yg diperjanjikan di perjanjian pokoknya, jadi walaupun di perjanjian penjaminan nilai 100 ternyata di perjanjian pokok baru jadi 50, si penjamin hanya wajib menjamin sd 50..

perjanjian penjaminan harus dinyatakan dengan tegas om...,termasuk juga klo ada perubhan perjanjian pokoknya, ,perjanjian penjaminannya juga harus diubah om...

shittylawyerfuck wrote:

kodokgosong wrote:

eh nanya donk,
guarantor atau penjamin perlu nggak di mintai persetujuan atau diberitahu kalo ada amendmen perjanjian? jadi para pihak setuju untuk nurunin nominal utangnya. tapi mereka amendmen ini tanpa persetujuan dari guarantornya. pertanyaanya? apakah penjaminnya punya legal cause utk keluar dr perjanjiannya?

kalo menurut gue ga perlu, karena pada prinsipnya kan perjanjian penanggungan in casu jaminan perseorangan (borgtocht) merupakan accesoir dari perjanjian, jadi dengan adanya amandemen perjanjian, maka selama di perjanjian penanggungannya diatur bahwa si penjamin (borg) akan menanggung (misalnya) seluruh utang dari debitur kepada kreditur, maka perubahan perjanjian tidak memerlukan consent si penjamin, tapi tetap patut (gue ga tau dasar hukumnya, kyknya kepatutan dan kepantasan) untuk diberitahukan. Kecuali, kalau si di jumlah utang yang dijamin si borg, didefinisikan secara rinci utang-utang apa saja dan berapa jumlahnya yang akan dijamin. Dan arguendo dirinci sekalipun, kita harus melihat lagi pada perjanjian awalnya/underlying agreementnya (biasanya si borg ikut ttd karena memuat klausul penjaminan) apakah ada kewajiban dari si borg utk menanggung utang kreditur? kalau ada, maka si borg ga bisa berdalih lagi utk keluar dari perjanjian

Perjanjian penjaminan harus disebut berapa jumlah utang yg ditanggung, termasuk juga apakah di borg melepas atau tdk melapas hak2 istimewanya...

jika tidak disebut blm bisa disebut perjanjian penjaminan, berbeda dengan letter of comfort ..

cmiw

nanya dong...

Agent di common law tu sifatnya gimana ya? klo berada di antara principal dan customer, klo ada claim dr customer dia masi ada liability to customer apa ngga?

liat di perjanjian agency nya? ato ga klausul agency di perjajnian yg mengikat para pihak....

belom ada...
gw baru bahas MOU doang.. structure kerjasamanya aje masih belom jelas...

yawdah, lu lead aja negonya. ambil posisi yg nguntungin eluh:D:D:D

jyaa... itu juga gw tau... ahahaha
soalnya gw ga paham konstruksi principal-agent-customer di common law neh.. mau gw tolak kan harus ada dasarnya :p
masalahnya i'm on my own, orang business gw pada manggut2 nerima si counterpart aje gara2 program titipan... ngencos...

waaah... gw yakin sekali kalo begitu..... gw bukan orang yang tepat untuk ditanyain.....

agent is acting for and behalf on the principal, segala sesuatu merupakan tanggung jawab termasuk dalam hal claim menjadi tanggungan si principal, dalam hal si agent telah melaksanakan seluruh kewajiban dia dan lingkup kerja yg telah disepakati, kecuali si agent yang lalai,, ini ngomongin prinsip di negara2 common kan

^
klo di hukum indo sama pa beda?

kalo di Indo, agent suka dilepas aja kayak semacam sole distributor, tergantung jenis usahanya sih biasaya

berarti liability ke pelanggan ada di agentnya dong?

deepoceanblue wrote:

berarti liability ke pelanggan ada di agentnya dong?

di indo sih seringnya gw temuin begitu,,

pas bgt nih gw dapet kerjaan marketing agent Agr tapi utk CPO, pake hukm indo tapi gw bikin liability nya di Principal,, naturenya tapi gw gak beli atau nyetok produknya, agent cuma cari buyer, setiap kegiatan termasuk utk bidding di confirm dulu sama principalnya

minta masukannya. saya ditawari barang2 dengan seseorang yang tidak saya kenal, setelah mempertimbangkan harganya yang sangat murah dan bisa memenuhi berapapun permintaan saya, saya jadi pengen coba jual lagi barang2 itu. setelah orang itu pergi, saya jadi kuatir kalau barang yang orang ini jual adalah barang curian. yang ingin saya tanyakan adalah gimana caranya agar saya tetap bisa jual barang itu tapi kalau barang itu adalah barang curian, saya tidak akan di anggap sebagai penadah? terima kasih.

pertama2 gw ingetin: if its too good to be true, its probably not true.
ga usah pusing itu barang tadahan apa gga, mendingelo pusing udlu barangnya bakal beneran dateng apa ngga
klo emang itu dteng dan tnyata itu barang curian, dan elo disamperin plokis, elo ngeles macem apapun juga tetep aja bakal amsiong...

baillian wrote:

deepoceanblue wrote:

berarti liability ke pelanggan ada di agentnya dong?

di indo sih seringnya gw temuin begitu,,

pas bgt nih gw dapet kerjaan marketing agent Agr tapi utk CPO, pake hukm indo tapi gw bikin liability nya di Principal,, naturenya tapi gw gak beli atau nyetok produknya, agent cuma cari buyer, setiap kegiatan termasuk utk bidding di confirm dulu sama principalnya

klo itu masuk ke komisioner/makelar yg di KUHD bukan si?
eh tapi klo semua bidding harus diconfirm, bukan makelar juga ya, soalnya masi belom independen