Room buat Pertanyaan-Pertanyaan tentang ber-LITIGASI

iyo wrote:

sob, mau nanya dong, aturannya apa ya untuk melegalisir BAP yang dilakukan oleh penyidik Indonesia yang dilakukan di luar negeri terhadap saksi WNA?

kalo mau tau mengenai juklak tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dll dimana ya?

maap kalo nubitol nanyanya rada tolol, maklum lah masih ijo

makasi pencerahannya

Kalo nggak salah harus ada legalisir dr kedutaan setempat. Biasanya BAP juga di buat di Kedutaan karena polisi Indo nggak punya yurisdiksi utk periksa saksi WNA di luar negeri (kecuali dlm scheme MLA yg udah ada bilateral agreementnya). Prakteknya, pemeriksaan bisa dimana aja. tapi pas ttd biasanya diminta ke kedutaan.

Kalo dlm konteks MLA, pemeriksaanya biasanya dilakukan bareng sama otoritas setempat. Nanti hasil BAPnya dibawa ke kedutaan utk di legalisir.

@KG

ada peraturannya or dasar hukumnya??

makasi partner

iyo wrote:

@KG

ada peraturannya or dasar hukumnya??

makasi partner

Coba cek di Ask the lawyer. kalo nggak salah si Beo pernah nanya masalah legalisir oleh konsuler. Gw lupa peraturannya tapi kalo nggak salah dr Deplu. coba search aja peraturan mengenai penggunaan dokumen luar negeri di Indo. Ntar kalo nemu gw update.

iyo wrote:

sob, mau nanya dong, aturannya apa ya untuk melegalisir BAP yang dilakukan oleh penyidik Indonesia yang dilakukan di luar negeri terhadap saksi WNA?

kalo mau tau mengenai juklak tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dll dimana ya?

maap kalo nubitol nanyanya rada tolol, maklum lah masih ijo

makasi pencerahannya

juklak yang lo maksud disebut buku kuning....gw sih gak tau lo bisa beli dimana, dulu gw fotokopi dari kenalan...

legalisasi BAPnya dengan dicap oleh kedubes indonesia di negara tersebut...

KG wrote:

iyo wrote:

sob, mau nanya dong, aturannya apa ya untuk melegalisir BAP yang dilakukan oleh penyidik Indonesia yang dilakukan di luar negeri terhadap saksi WNA?

kalo mau tau mengenai juklak tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dll dimana ya?

maap kalo nubitol nanyanya rada tolol, maklum lah masih ijo

makasi pencerahannya

Kalo nggak salah harus ada legalisir dr kedutaan setempat. Biasanya BAP juga di buat di Kedutaan karena polisi Indo nggak punya yurisdiksi utk periksa saksi WNA di luar negeri (kecuali dlm scheme MLA yg udah ada bilateral agreementnya). Prakteknya, pemeriksaan bisa dimana aja. tapi pas ttd biasanya diminta ke kedutaan.

Kalo dlm konteks MLA, pemeriksaanya biasanya dilakukan bareng sama otoritas setempat. Nanti hasil BAPnya dibawa ke kedutaan utk di legalisir.

yup, kalo dalam konteks MLA, legalisirnya bisa liat SEMA No. 1/1985 dan SEMA No. 2/1985

iyo wrote:

kalo mau tau mengenai juklak tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dll dimana ya?

coba tanya anak2 mooting kampus lo deh. biasanya pada punya
atau ke lembaga2 kaya mappi atau LBH...

@beo @deep

thanks sob buat pencerahannya

halo brader2 smua, ane nanya ya:

Kasus Posisi:
- A (kontraktor) bikin perjanjian sama X, untuk membangun pabrik diatas tanah milik X
- B kemudian men-subkontrakkan pekerjaan tersebut kepada B (sub-kontraktor) (perjanjian subkontrak)
- pada saat B mau ngebangun, tiba2 X memerintahkan B untuk berhenti membangun diatas tanah miliknya tersebut, apabila tidak maka X akan menggugat B.

Issue:
apakah yang harus dilakukan B? melanjutkan pembangunan? atau berhenti.
apabila berhenti, maka B akan wanprestasi atas Perjanjian Subkontrak dengan A
apabila lanjut, maka B akan digugat PMH oleh X.


sorry yah kalo belibet....just wanna share aja

harusnya udah bisa dijawab:

1. perjanjian A-X
2. perjanjian sub A-B

tiba-tiba ada:
3.a potensi sengketa X-B
3.b potensi sengketa A-B

dari skenarionya:
a. B seharusnya bertanya ke A dulu toh, ngak tiba2 ada gugatan WP maupun PMH kan?
b. bukanah prestasi melakukan sesuatu haruslah tidak terhalangi?
c. kalu si B di gugat X, maka B akan Gugat A, bukan digugat A dengan dasar WP itumah lemah, dan gugatan B terhadap A dasarnya PMH


nah coba deh kita kira2... hehhee

@jakasembung..

thanks bro atas masukannya,

tapi kalo kita lihat dari sisi B (subkontraktor)...
apakah lebih baik menjalankan perjanjian dengan A...
atau menuruti X

lebih ke advice sih....kalo misalnya kita dimintakan tolong sama B

yah tahapannya itu yang tadi:
1. bertanya kepada A scr tertulis terangkan mengenai X
2. mulai inventarisir apa saja yang sudah kita laksanakan, dan biaya yang sudah dikeluarkan
3. tidak salah mengingatkan potensi sengketa hukum.
4. minta waktu 7 hari kerja


kan basisnya ada perjanjian A dengan X maka terjadi sub kontrak A-B bukan? sila pikir2 saja

jakasembung@law wrote:

yah tahapannya itu yang tadi:
1. bertanya kepada A scr tertulis terangkan mengenai X
2. mulai inventarisir apa saja yang sudah kita laksanakan, dan biaya yang sudah dikeluarkan
3. tidak salah mengingatkan potensi sengketa hukum.
4. minta waktu 7 hari kerja


kan basisnya ada perjanjian A dengan X maka terjadi sub kontrak A-B bukan? sila pikir2 saja

wah brader thanks atas masukannya...

dan pada akhirnya si B menggugat A dan menjadikan X sebagai Turut Tergugat

kowil wrote:

jakasembung@law wrote:

yah tahapannya itu yang tadi:
1. bertanya kepada A scr tertulis terangkan mengenai X
2. mulai inventarisir apa saja yang sudah kita laksanakan, dan biaya yang sudah dikeluarkan
3. tidak salah mengingatkan potensi sengketa hukum.
4. minta waktu 7 hari kerja


kan basisnya ada perjanjian A dengan X maka terjadi sub kontrak A-B bukan? sila pikir2 saja

wah brader thanks atas masukannya...

dan pada akhirnya si B menggugat A dan menjadikan X sebagai Turut Tergugat

gigit duluan sebelum digigit...

halo bro2 semua, saya nanya yah..


A dan B adalah suami istri (Penjual) Pemilik sebuah RUMAH diatas tanah HGB
C dan D sebagai (Pembeli RUMAH)
X pihak yang menggugat A krn wanprestasi hutang piutang

Gugatan didaftarkan oleh X ke pengadilan pada Bulan Mei 2010, dengan meminta kepada Majelis Hakim objek RUMAH disita terlebih dahulu. Kemudian bulan Juli 2010, A, B, C, dan D ke notaris untuk dibuatkan PPJB, tetapi ternyata yang dibuat oleh notaris tersebut hanyalah Legalisasi PPJB, dan surat Kuasa menjual kepada C dan D.
Kemudian C dan D di bulan Januari baru mengetahui kalo RUMAH tersebut telah ditetapkan sebagai sita jaminan oleh pengadilan pada bulan Desember 2010 sedangkan status tanah HGB tersebut dalam keadaan mati. baru di roya,

Sejak C dan D mengetahui kalau rumah tersebut disita, A selalu mengatakan kalau dia akan mengembalikan uang yang telah diambilnya. tetapi sampai sekarang msh blm ada kabar.

bagaimana langkah hukum yang dapat dilakukan oleh C dan D?
apakah ada rekomendasi lawyer untuk diluar kota?

LWT wrote:

halo bro2 semua, saya nanya yah..


A dan B adalah suami istri (Penjual) Pemilik sebuah RUMAH diatas tanah HGB
C dan D sebagai (Pembeli RUMAH)
X pihak yang menggugat A krn wanprestasi hutang piutang

Gugatan didaftarkan oleh X ke pengadilan pada Bulan Mei 2010, dengan meminta kepada Majelis Hakim objek RUMAH disita terlebih dahulu. Kemudian bulan Juli 2010, A, B, C, dan D ke notaris untuk dibuatkan PPJB, tetapi ternyata yang dibuat oleh notaris tersebut hanyalah Legalisasi PPJB, dan surat Kuasa menjual kepada C dan D.
Kemudian C dan D di bulan Januari baru mengetahui kalo RUMAH tersebut telah ditetapkan sebagai sita jaminan oleh pengadilan pada bulan Desember 2010 sedangkan status tanah HGB tersebut dalam keadaan mati. baru di roya,

Sejak C dan D mengetahui kalau rumah tersebut disita, A selalu mengatakan kalau dia akan mengembalikan uang yang telah diambilnya. tetapi sampai sekarang msh blm ada kabar.

bagaimana langkah hukum yang dapat dilakukan oleh C dan D?
apakah ada rekomendasi lawyer untuk diluar kota?

mas.. pengalihan obyek dalam sita itu bisa dicek mengandung unsur pidana atau tidak? itu jawabannya.

PJB itu artinya ngak HALAL... hehhee.. begini aja dah. bilang sama tuh penjual K*mpre*** gue pengen seketika aja elu bayar, kalu ente ngak seketika, pas mau lapor polisi jadi mentah...

makanya lain kali bayar tuh investigator/lawyer atau sapalah buat cek.. masa buang duit 10 juta ngak bisa dibanding rugi 500 juta hehhee

ada yg punya putusan kasus Sommers v. Federal Signal Corp 79 NY2d 540? atau ada yang punya memo soal gross negligence di NY law?

nomnomnomnom wrote:

ada yg punya putusan kasus Sommers v. Federal Signal Corp 79 NY2d 540? atau ada yang punya memo soal gross negligence di NY law?

ini bukan: http://174.123.24.242/leagle/xmlResult.aspx?xmldoc=199261979NY2d540_1573.xml&docbase=CSLWAR2-1986-2006

iyaaaa
tenkyuuuh
kok bisa nemu si? search dimana?

nomnomnomnom wrote:

iyaaaa
tenkyuuuh
kok bisa nemu si? search dimana?

gugel pak e. tapi emang website itu mayan lengkap kalo utk cari landmark cases.

gw dah gugel ga nemu, padahal lengkap sama nomernya

nomnomnomnom wrote:

gw dah gugel ga nemu, padahal lengkap sama nomernya

kalo search jgn pake nomornya. nama kasusnya aja. kalo pake nomornya kadang malah nggak keluar.

hooo ic ic
tadi emang yg keluar banyakan pembahasan dari decisionnya, tp pengen baca sumber primernya gitu
thx om

masterrr..ane lg bingung nih

begini kasusnya :
N melakukan investasi di PT X (perusahaan future) dan telah menyetorkan uang ke rekening PT X di Bank Q dg maksud utk mendapatkan keuntungan..Beberapa tahun kemudian, ketika N ingin meminta hasil dari dana yg prnah ia setorkan ke PT X, PT X justru tidak bisa memberikan keuntungan yg terjadi karenanya..Oleh karena itu N mengadukan PT X ke polisi
Anehnya, ketika pihak kepolisian membuat surat perintah pemblokiran nama dan membuka rahasia rekening terhadap rekening Bank Q, justru yg tercantum malah nama Z sbg terlapor atas dugaan 378 KUHP dan atau 372 KUHP

Naah, klo Bank Q mau blokir ataupun buka rahasia ttg tuh rekening, kan haruslah kpd rekening pihak yg menyimpan dana di bank tsb, yaitu rekeningnya PT X
Lalu, bagaimana agar pihak bank dapat melakukan pemblokiran pdhl yg tercantum di surat kepolisian itu malah nama Z sbg Komisaris Utama PT X

solusi bagi Bank Q terkait pemblokiran apa dong, masterrr?
thankss a lot

perusahaan dalam berlitigasi emang diwakili oleh pejabatnya kan ya? tapi kok Komut? kenapa bukan Dirut nya?

Quote :

masterrr..ane lg bingung nih
begini kasusnya :
N melakukan investasi di PT X (perusahaan future) dan telah menyetorkan uang ke rekening PT X di Bank Q dg maksud utk mendapatkan keuntungan..Beberapa tahun kemudian, ketika N ingin meminta hasil dari dana yg prnah ia setorkan ke PT X, PT X justru tidak bisa memberikan keuntungan yg terjadi karenanya..Oleh karena itu N mengadukan PT X ke polisi
Anehnya, ketika pihak kepolisian membuat surat perintah pemblokiran nama dan membuka rahasia rekening terhadap rekening Bank Q, justru yg tercantum malah nama Z sbg terlapor atas dugaan 378 KUHP dan atau 372 KUHP

Naah, klo Bank Q mau blokir ataupun buka rahasia ttg tuh rekening, kan haruslah kpd rekening pihak yg menyimpan dana di bank tsb, yaitu rekeningnya PT X
Lalu, bagaimana agar pihak bank dapat melakukan pemblokiran pdhl yg tercantum di surat kepolisian itu malah nama Z sbg Komisaris Utama PT X

solusi bagi Bank Q terkait pemblokiran apa dong, masterrr?
thankss a lot

Maksud lo disini kepolisiannya ngebuat surat pemblokiran ke rekening Z ato pas rekening PT X dibuka yang muncul malah nama si Z?

Kalo pas rekening PT X dibuka yang muncul nama si Z kayanya sih ga masalah. Setau gw pemblokiran atau pembukaan rahasia bank bisa dilakukan oleh penyidik setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia tanpa perlu persetujuan dari nasabahnya sendiri (logically nasabah mana mungkin nyetujuin rekeningnya diobrak-abrik).