pengenyampingan UU dalam perjanjian

boleh gak sih, mengenyampingkan pasal dalam UU dalam membuat perjanjian?

bisa, coba liat klausula arbitrase dalam perjanjian2 deh, kan suka ada pengesampingan pasal brp gitu di UU arbitrase... tapi tetep ada syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi dalam pengesampingan tersebut...

^

syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi itu apa aja ya??

ada aturan yang bisa dikesampingkan, ada aturan yang bersifat memaksa dan ga bisa dikesampingkan....

bane wrote:

ada aturan yang bisa dikesampingkan, ada aturan yang bersifat memaksa dan ga bisa dikesampingkan....

prakteknya banyak pasal-pasal yang mengandung kata "harus" tapi seringkali dikesampingkan... biasanya bank-bank yang pake sebagai klausul baku

yang paling sering ane liat dikesampingkan 2 pasal ini:

Quote :

Pasal 1266
“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Pasal 1267
“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

gimana tuh om kalo 2 pasal itu dikesampingkan? masih tetep perlu putusan pengadilan kah?